Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan tanggapan terkait keluhan dari sejumlah guru mengenai beban tambahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa seharusnya guru tidak perlu terlibat dalam urusan teknis seperti distribusi makanan dan pengelolaan wadah makan (ompreng), karena tugas tersebut sudah diemban oleh petugas khusus di masing-masing sekolah.
Pernyataan ini disampaikan Sudaryono sebagai respon atas keluhan yang diajukan oleh para guru dalam sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah guru menganggap bahwa pelaksanaan MBG mengganggu waktu belajar mengajar mereka, dikarenakan harus terlibat dalam distribusi makanan dan pengumpulan ompreng.
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN terus berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen. Ada anggapan bahwa seolah-olah guru itu terganggu jam belajar mengajarnya karena harus mengurusi ompreng. Itu seharusnya tidak,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Ia juga menambahkan bahwa setiap sekolah telah ditunjuk dua petugas penanggung jawab (PIC) yang mendapatkan insentif dari BGN untuk membantu dalam distribusi makanan bergizi gratis di kelas. “Di setiap sekolah ada PIC yang kemudian ada insentif dari kami untuk membantu proses distribusi Makan Bergizi Gratis ini di kelas-kelas. Ada PIC-nya dua orang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa peran guru dalam program MBG lebih difokuskan pada pendampingan dan edukasi kepada siswa saat makan bersama. “Tugas tambahan guru adalah untuk mendampingi murid-muridnya saat makan bersama, serta memberikan edukasi mengenai cara makan yang baik, seperti mencuci tangan sebelum makan, antre, duduk dengan rapi, berdoa, dan memahami kandungan gizi makanan yang disajikan,” jelasnya.
Sudaryono juga meminta para guru untuk mengingatkan siswa agar tidak membawa pulang makanan dari program MBG. Ia mengingatkan bahwa tindakan ini adalah bagian dari pencegahan kasus keracunan makanan. “Manakala nanti ada yang membawa pulang maka kita beri anjuran jangan dibawa pulang, takutnya menjadi penyebab kasus keracunan,” tambahnya.
BGN melaporkan bahwa masih ada beberapa siswa yang membawa pulang makanan dari program MBG dan mengonsumsinya beberapa jam kemudian saat kualitas makanan sudah menurun. Sudaryono menegaskan bahwa kondisi tersebut dapat memicu keluhan kesehatan yang kemudian dapat dikaitkan dengan program MBG. “Di banyak tempat misalnya ada yang membawa pulang. Karena dimakan di rumah sudah rusak, kemudian sakit perut misalnya, lalu berobat ke puskesmas. Setelah itu cerita ke temannya, akhirnya ramai-ramai datang ke puskesmas untuk mengecek apakah keracunan atau tidak. Sehingga kelihatannya yang datang ke puskesmas itu banyak,” tutup Sudaryono.
